Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional yang terus bergulir dari waktu ke waktu

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional yang terus bergulir dari waktu ke waktu. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan dipandang sebagai salah satu bentuk investasi (human investment) yang diharapkan mampu menghasilkan manusia-manusia yang andal dalam menggerakkan ekonomi nasional. Pandangan dan harapan ini sangat wajar, mengingat dalam tataran praktik kita bisa melihat bahwa secara umum, manusia-manusia berpendidikan telah mampu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan pembangunan bangsa. Dalam bahasa yang lebih simpel, dapat dikatakan bahwa kesejahteraan, kemapanan, dan kekayaan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas intelegensi dan intelektual bangsa itu sendiri.
Oleh sebab itu, jika kita membuka kembali lembaran-lembaran sejarah bangsa dunia,—salah satunya Negara Jepang —kita akan mengerti mengapa intelegensi dan intelektual suatu bangsa sangat berpengaruh terhadap kekayaan dan kesejahteraan bangsanya sendiri. Buah manis dari pendidikan yang terjadi di Negeri Sakura tersebut memang membutuhkan waktu yang relatif tidak sebenatar, mengingat pendidikan bukan sekadar sektor penyedia public goods (pelayanan umum), namun yang lebih utama daripada itu adalah sebagai suatu produktive invesment (investasi produktif). Kita semua tahu bahwa keuntungan dari suatu investasi tidak sama halnya dengan saat kita “memakan cabe,” namun pasti suatu saat nanti, hasil dari pendidikan ini akan memacu pertumbuhan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan suatu bangsa.
Sebagai investasi jangka panjang, maka upaya strategis jangka panjang terkait pembangunan pendidikan ini menuntut “satu sistem” pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan. Sistem ini merupakan perpaduan antara konsepsi, kebijakan, dan program-program pembangunan pendidikan, yang diharapkan dapat mendorong kerja sama berbagai pemangku kepentingan (stake holders) dalam satu keterpaduan jaringan kerja.
Dalam dimensi yang integratif, bisa dikatakan bahwa terciptanya pendidikan yang berkualitas merupakan tanggung jawab sekaligus tantangan bersama seluruh komponen bangsa. Hal ini terutama bertumpu pada golongan masyarakat “kelas terdidik” yang merupakan pilar utama dalam berbagai upaya mewujudkan pembangunan pendidikan Indonesia sesuai dengan tujuan-tujuan yang diinginkan.

A. Sekilas Profil Dunia Pendidikan
Indonesia sebagaimana berbagai negara di dunia tidak pernah berhenti melakukan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Sistem pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan ini dibangun dari unit satuan pendidikan (sekolah). Hal ini bisa dimaknai bahwa sekolah dipercaya sebagai sebuah institusi yang memiliki kapabilitas dan kapasitas sekaligus tanggung jawab yang besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, pendidikan dan sekolah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Apabila kita berbicara pendidikan, maka dipastikan bahwa di dalamnya melibatkan satuan pendidikan atau sekolah. Demikian pula sebaliknya, ketika berbicara sekolah, maka hakikatnya adalah berbicara masalah pendidikan.
Pendidikan di Indonesia sendiri dilaksanakan dan dibagi dalam beberapa jalur dan jenjang pendidikan. Pengaturan ini tentunya merupakan salah satu cara untuk memudahkan pengelompokan peserta didik, menentukan target yang ingin dicapai, kebijakan-kebijakan yang diambil, program-program yang diselenggarakan, dan hal-hal lainnya terkait dengan pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan.
Namun demikian, hakikat pendidikan sebenarnya adalah tak dibatasi oleh waktu, jenjangg, maupun kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seseorang. Pendidikan laksana sebuah “eksperimen” yang mesti dilakukan secara terus-menerus, dijalani sepanjang ada kehidupan di dunia ini. Hal ini karena pendidikan merupakan bagian dari peradaban dan kebudayaan manusia yang terus berkembang.
Adanya jalur dan jenjang pendidikan sebenarnya hanya merupakan usaha manusia—dalam hal ini pemerintah Indonesia—untuk memanage kegiatan pendidikan demi mewujudkan cita-cita nasional, di mana pembanguna nasional di bidang pendidikan ini memerlukan berbagai upaya peningkatan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraanya.
Oleh sebab itu, penetapan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang dilengkapi dengan beberapa peraturan pemerintahan sebagai peraturan pelaksanaannya, merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam melaksanakan salah satu amanat UUD 1945, yakni tanggung jawab pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan di Indoneis terdiri dari pendidikan formal, nonformal, dan informal.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1. Pendidikan Formal
Pendidikan formal adalah jalur pendidikan di sekolah—baik berstatus negeri maupun swasta—yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan memiliki tingkat atau jenjang mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
Jenjang pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP/MTs, atau bentuk lainnya yang disamakan atau sederajat; jenjang pendidikan menengah, baik umum maupun kejuruan, bisa berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat; sementara jenjang pendidikan tinggi adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat diterapkan atau dikembangkang dalam kehidupan masyarakat. Pendidikan tinggi ini mulai dari program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Secara umum, pendidikan formal ini memiliki ciri-ciri antara lain berikut ini:
1. pendidikan dilaksanakan oleh badan pemerintah atau swasta,
2. mempunyai tempat pembelajaran khusus yang biasa dikenal dengan gedung sekolah atau kampus,
3. adanya persyaratan tertentu agar bisa diterima menjadi menjadi peserta didik,
4. tenaga pendidiknya memiliki kualifikasi tertentu,
5. menggunakan kurikulum yang jelas,
6. materi pembelajaran atau bahan ajarnya bersifat ilmiah (akademis), dengan masa pendidikan yang telatif lama,
7. terdapat ujian formal dalam rentang waktu tertentu, dan sebagainya.